>>>KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) - 1

     Sepintas tak ada yang janggal dengan kepanjangan KPK di atas. Kecuali kata Pemberantasan kini berganti kata Pencegahan. Pemerintahan Jokowi sepertinya akan lebih fokus pada pencegahan daripada pemberantasan korupsi. Dahsyatnya serangan balik para koruptor membuat pemerintah berpikir ulang dan berniat menata strategi baru dalam usaha melawan para koruptor.

     Dua kasus besar, Century dan BLBI, menjadi tembok mengerikan bagi siapapun yang berusaha megungkap mega skandal tersebut. Kriminalisasi para pimpinan KPK menjadi bukti tak berdayanya negara melawan para koruptor dan mafia. Hukum tak berkutik, meskipun rakyat selalu melempar kritik. Parahnya, seorang menteri malah menyebut massa pendukung KPK sebagai rakyat tak jelas. Hal ini membuat tekanan kepada para penggiat anti korupsi menjadi semakin keras.

img. Rakyat tak jelas (?)

KPK telah lumpuh, rakyat kehilangan harapan. Mengubah strategi mungkin menjadi pilihan terbaik. Kekuatan negara belumlah sebanding dengan kelicikan para mafia. Negara tak mampu hadir dalam momentum strategis melawan koruptor. Kemurnian Hukum menjadi alasan negara untuk menghindari konflik. Sementara para koruptor menari-nari di atas hukum yang bobrok.

Mengubah strategi menjadi hal penting saat ini. Hanya seorang presiden yang anti korupsi nyatanya tak cukup kuat untuk melawan gurita raksasa para koruptor. Ada baiknya negara fokus pada elemen pencegahan korupsi skala kecil namun harus secara terus menerus diperkuat, diperbanyak dan diberdayakan. Korupsi hampir selalu dilakukan berkelompok dan berjamaah. Sistem yang lemah menjadi celah para koruptor menjalankan aksinya. Karenanya, melawan gerombolan koruptor harus dilakukan berjamaah dan terpadu pula. Celah sistem harus segera ditutupi. Menjadi tugas para legislator untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar tak rentan disabot para koruptor.

Sayang sekali, legislatif justru menjadi institusi paling rentan dan mudah ditaklukkan oleh para mafia bermodal kuat. Godaan harta dan wanita terbukti ampuh melumpuhkan akal sehat dan iman para legislator. Sementara rakyat tak memiliki akses atau malah bermasa bodoh untuk memantau apa saja yang dilakukan wakil-wakil mereka sehari-hari. Bukan tak mungkin para legislator justru lebih banyak dipantau oleh para mafia untuk menemukan celah-celah manusiawi mereka. Celah ini menjadi penting sebagai sasaran suap atau teror untuk mengendalikan gerak-gerik hingga segala keputusan strategis yang akan mereka ambil. Saat tersudut, setiap manusia normal tentu akan mengambil pilihan dengan resiko terkecil terhadap kehidupan pribadinya.

Bersambung..