>>>POLITIK KEBANGSAAN

     Politik Kebangsaan bertumpu pada kekuatan sistem sosial di dalam masyarakatnya. Kekuasaan dan kedaulatan bangsa terletak pada sekumpulan jiwa-jiwa anak bangsa. Politik Kebangsaan menawarkan kesinambungan kekuasaan yang lebih kuat dan stabil. Sistem ini menuntut jiwa kenegarawanan dari para pemimpin dan aparat pemerintahan lainnya. Tentu saja semakin kuat struktur sosial yang ada di dalam masyarakat maka semakin berkualitas pula pemimpin yang akan mereka hasilkan.

img01. Warna Kebangsaan dalam Politik

     Pergantian kekuasaan dalam sebuah sistem Politik Kebangsaan tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perjalanan hidup sebuah bangsa. Para penguasa adalah orang-orang terpilih dan paling berkualitas di antara para warganya. Pergantian penguasa tidak serta merta disertai dengan mutasi pejabat dan aparat pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. Ceritanya lebih mirip dengan serombongan keluarga yang berganti sopir di perjalanan, sedangkan kendaraan tetap saja seperti sebelumnya. Tentu proses peralihan seperti ini akan lebih cepat dan mudah dilaksanakan dibanding dengan berganti mobil, sebab para penumpang beserta barang bawaannya akan harus berpindah ke dalam mobil berbeda.

     Selain itu irama dan akselerasi pembangunan dapat tetap dijaga dengan baik sebab segalanya telah terbiasa dan tidak memerlukan waktu lagi untuk beberapa penyesuaian. Hal seperti ini hanya mungkin terjadi ketika stok pemimpin negeri melimpah dan mereka semua telah melalui tahap kaderisasi sistematis dari partainya masing-masing. Sistem Politik Kebangsaan akan melahirkan kader-kader pemimpin berkualitas dan melek ideologi.

     Ideologi kebangsaan kita adalah Pancasila yang telah dirumuskan serta disebarluaskan melalui organisasi pergerakan-pergerakan sejak jaman Hindia Belanda. Ideologi Pancasila mengamanatkan sebuah sistem Politik Kebangsaan berjangka panjang dan bukannya Politik Kekuasaan berdurasi pendek. Ketika kondisi negeri masih terus berputar-putar dalam masalah kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang belum tercapai maka sudah saatnya kita kembali merenung apakah ideologi Pancasila itu masih tertanam dengan baik dalam jiwa-jiwa anak negeri?

>>>POLITIK KEKUASAAN

     Eksistensi sebuah bangsa ditopang oleh sebuah sistem politik yang mapan. Sistem politik akan berbeda di masing-masing negara bergantung kepada siapa dan untuk apa politik itu dipergunakan. Puncak dari sistem politik berujung kepada kekuasaan. Kekuasaan di setiap tempat memiliki ciri tersendiri sesuai dengan sifat dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakatnya.

     Dalam sebuah negara otoriter sistem politik lebih mengedepankan pemusatan kekuasaan kepada sosok seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam negara otoriter memiliki kekuasaan yang sangat besar. Walaupun biasanya sistem seperti ini sangat efektif untuk menjalankan roda pemerintahan, namun dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kekecewaan yang besar pula. Mengingat seorang pemimpin hanyalah seorang manusia juga. Ia bukanlah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Sempurna.

img01. Semburan air mancur

     Sistem Politik Kekuasaan bisa digambarkan seperti semburan air mancur di sebuah taman kota. Air yang nampak kokoh dan tegak berdiri namun yang sebenarnya terjadi adalah siklus antara kekuatan semburan dan tarikan grafitasi. Kekuatannya hanya akan bertahan sampai pada batas keseimbangan kedua kekuatan tersebut. Kecenderungannya adalah kekuasaan dapat jatuh dan terjungkal setiap saat. Sistem politik seperti ini tak akan mampu memberikan kesinambungan kekuasaan bagi siapapun dalam sebuah bangsa.

     Ketika sebuah kekuasaan otoriter berganti, maka masyarakat tetap akan menjadi korban dari sebuah proses Politik Kekuasaan. Perilaku bongkar pasang pejabat menjadi ciri khas dan lumrah terjadi ketika sebuah pemerintahan baru bertahta. Politik Kekuasaan mirip dengan perilaku seseorang yang lebih memilih berganti mobil daripada bertukar sopir. Sebuah keputusan sederhana namun akan membawa rentetan konsekwensi lebih banyak di kemudian hari.

>>>MELAWAN DEMOKRASI WANI PIRO

     Demokrasi Wani Piro (DWP) adalah demokrasi ala Barat yang telah dikemas dengan cantik dalam bingkai dan semangat industrialisasi. Segala hal dipandang dalam dua hal yakni modal dan pasar. Singkatnya ada uang, ada barang. Sebuah skema berpikir yang tentu sah-sah saja dalam dunia bisnis pada umumnya.

     Namun jika faham tersebut diterapkan secara membabi buta ke dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka ideologi negara Pancasila kita, cepat atau lambat akan tercerabut dari akarnya sendiri. Akhir-akhir ini beberapa peristiwa politik tanah air telah memperlihatkan dengan gamblang gejala tersebut.

     Mulai dari suara pemilih yang diperjualbelikan, keadilan yang akhirnya ditransaksikan, kebenaran juga bisa dimonopoli, keyakinan boleh digadaikan atau sampai kepada sikap partai yang kadang bertentangan dengan ideologinya sendiri hanya oleh pertimbangan-pertimbangan kalkulatif dan transaksional belaka. Contoh tersebut masih terlampau sedikit untuk disebutkan satu persatu. Tentu hal seperti ini membuat seluruh anak bangsa yang masih memiliki idealisme terhadap cita-cita bangsanya akan merasakan keprihatinan yang mendalam.

img01. Warung Kopi

     Melumpuhkan faham DWP cukup dengan menegakkan faham Demokrasi Warung Kopi (DWK). Datang sendiri-sendiri, ngopi bareng lalu masing-masing pulang dengan perasaan senang. Tak ada transaksi sama sekali di antara para pengunjung, kecuali kepada seorang kasir kedai kopi. Yang harus disepakati tentu hanyalah harga dan memastikan siapa si Kasir itu sendiri.

     Dalam kehidupan kebangsaan, faham DWK selaras dengan semangat kegotongroyongan dan dapat disimpulkan sebagai transparansi serta  keterbukaan seluas-luasnya dalam segala aspek birokrasi dan ketatanegaraan kita. Kemudian memastikan dengan akurat agar segala potensi pendapatan Negara benar-benar terkawal dan diterima oleh Negara. Hasil yang terkumpul selanjutnya didistribusikan secara adil dan merata untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

>>>TIGA SISTEM

img01. Mesh/Ayakan

     Secara sederhana interaksi politik dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan dalam tiga gambaran. Pertama adalah tipe “Mesh”, adalah pengambilan keputusan dengan mekanisme voting. Karakteristik pengambilan keputusan seperti ini meniru bentuk-bentuk dalam sebuah proses filterisasi dalam kehidupan sehari-hari dimana hanya benda-benda berukuran lebih besar saja yang tertinggal di atas, sedangkan yang kecil-kecil akan terjatuh dan hilang dari permukaan. Akibat dari proses pengambilan keputusan seperti ini unsur-unsur minoritas tak akan memberikan kontribusi apapun terhadap hasil dari keputusan yang diperoleh dan juga menjadi tidak terwakili lagi di dalamnya.

img02. Blender

     Jenis kedua adalah tipe “Blender”, yaitu pengambilan keputusan dengan merangkum semua unsur yang ada, menguliti seluruh identitas individu maupun kelompok dan kemudian dilebur menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang baru sama sekali tanpa ciri-ciri dan bentuk-bentuk pikiran yang khas dari para kontributornya. Interaksi seperti ini biasanya terlihat dalam sebuah sistem otoriter dimana terjadi penyeragaman pikiran dengan doktrin-doktrin yang mewakili kepentingan penguasa setempat.

img03. Puzzle

     Bentuk ketiga adalah tipe “Puzzle”, merupakan mekanisme pengambilan keputusan melalui cara musyawarah untuk mufakat. Bisa digambarkan sebagai perilaku kepingan-kepingan puzzle dengan coraknya sendiri-sendiri. Ketika kepingan-kepingan tersebut berinteraksi satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah posisi yang membuatnya nyaman, maka sejumlah kepingan puzzle tadi akan segera memperlihatkan gambar baru yang unik. Gambar akan terlihat jelas saat para pengamat menyaksikannya dalam jarak pandang yang cukup serta ruang pemahaman yang luas. Identitas setiap kepingan puzzle akan kembali terlihat dengan jelas saat jarak pandang pengamat didekatkan pada jarak tertentu.

     Keputusan yang lahir dari interaksi seperti ini akan tetap menggambarkan keterwakilan unsur-unsur minoritas, meskipun secara garis besar pikiran-pikiran dari anggota terbanyaklah yang akan disepakati bersama. Kelemahannya adalah proses tersebut akan memakan waktu lebih lama serta proses yang berkepanjangan. Namun hal tersebut dapat disiasati dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan dialog di luar arena sidang-sidang formal. Dalam tipe “Puzzle” inilah sesungguhnya wilayah Demokrasi Pancasila itu menunjukkan identitasnya.

>>>SILA KEDUA

Kemanusiaan yang adil dan beradab

     Keadilan yang beradab akan menjelma menjadi peradaban yang adil. Adil adalah menyangkut perletakan sesuatu sedangkan adab adalah tentang cara meletakkannya. Kemanusiaan adalah hubungan antara manusia sebagai pelaku sekaligus obyek yang diletakkan tersebut.

img01. Adil dan setimbang

     Secara sederhana seseorang akan dianggap adil jika memberikan sesuatu dengan jumlah yang sama kepada beberapa orang. Namun dalam proses pemberian tersebut akan muncul masalah jika dilakukan dengan cara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terutama jika menyangkut tentang kapan, bagaimana, di mana dan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing individu dalam menerima hak mereka. Di sinilah letak perbedaan antara kata adil dan beradab pada sila kedua Pancasila di antara lima sila yang ada.

     Keadilan hanya bisa ditegakkan dalam lingkungan yang beradab. Sementara peradaban yang maju akan ditandai dengan tegaknya keadilan dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Untuk menegakkan keadilan maka hal utama yang perlu dibenahi adalah moral dan perilaku atau adab manusia-manusia di dalam sebuah komunitas. Tanpa adab yang luhur serta mulia maka keadilan hanya akan menjadi sesuatu yang mustahil.

     Rasa kemanusiaan menuntut seseorang untuk memperlakukan orang lain dengan menggambarkan orang tersebut sebagai dirinya sendiri, sebagai sesama manusia. Rasa sakit saat mencubit kawan kita dapat kita rasakan dengan meminta kawan tadi untuk mencubit diri kita. Dengan perumpamaan yang sama maka segala tingkah laku yang dilandasai dengan rasa kemanusiaan dapat diukur ketika proses interaksi setiap individu berlangsung di dalam masyarakat.

img02. Anak-anak Manusia

     Ketidakadilan dalam masyarakat diawali dengan pengingkaran terhadap rasa kemanusiaan. Pengingkaran terjadi diawali oleh rendahnya adab yang tergambar dalam perilaku dan moralitas sebuah bangsa. Bangsa dengan peradaban luhur tidak akan menghadapi masalah dengan keadilan. Keadilan dalam sebuah bangsa akan tegak dengan didahului tumbuhnya nilai-nilai luhur dalam hidup keseharian para warganya.

     Sebuah bangsa akan bangkit dan berjaya diawali dengan pulihnya norma-norma kehidupan serta adab pergaulan di dalam negerinya sendiri. Kemudian dilengkapi dengan meluas dan berkembangnya identitas tersebut kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Namun tentunya, hal-hal besar selalu dimulai dari perhatian kepada hal-hal kecil. Jadi, mulailah dari diri sendiri kemudian keluarga, lalu terus meluas hingga berdampak kepada lingkungan di sekitar kita.